Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menonaktifkan sekitar 169 ribu Kartu Keluarga (KK) dalam aplikasi Check-in Warga,

  • 24 Juli 2026
  • Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menonaktifkan sekitar 169 ribu Kartu Keluarga (KK) dalam aplikasi Check-in Warga, karena tidak ditemukan di alamat tempat tinggalnya saat dilakukan survei Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mengatakan, survei dilakukan terhadap total 1.273.600 KK di Kota Pahlawan sepanjang 2025. Sempat diperpanjang sampai 20 Januari 2026, tetapi keberadaan 169 ribu KK itu...

Percepat Hak Masyarakat, Pemkot Surabaya Bersama Ditjen Gatrik ESDM dan Kejati Jatim Gelar Audiensi Kompensasi ROW SUTET 500 kV Waru-Krian

  • 24 Juli 2026
  • Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menggelar audiensi strategis terkait kelengkapan pemberkasan dan administrasi pelaksanaan kompensasi Right of Way (ROW) jalur SUTET 500 kV Waru-Krian yang melintasi wilayah Kota Surabaya. Audiensi ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam memastikan seluruh proses pemberian kompensasi atas...

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengamankan pemilik lapak barang bekas tempat dua kursi besi berlogo pemkot ditemukan.

  • 23 Juli 2026
  • Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengamankan pemilik lapak barang bekas tempat dua kursi besi berlogo pemkot ditemukan. Mudita Dhira Widaksa Kepala Bidang Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya mengatakan, langkah itu merupakan tindak lanjut atas temuan petugas saat berpatroli di Jalan Kaliwaron, Surabaya, Kamis (23/7/2026) lalu. Petugas langsung mengamankan dua kursi yang diduga merupakan aset milik Pemkot itu, beserta si pemilik lapak...

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyatakan, audit independen Kebun Binatang Surabaya (KBS) berlanjut usai terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan mantan direktur utama.

  • 22 Juli 2026
  • Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyatakan, audit independen Kebun Binatang Surabaya (KBS) berlanjut usai terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan mantan direktur utama. Dia menyebut, penetapan CA Direktur Utama KBS periode 2016-2024 sebagai tersangka merupakan bentuk ketegasan pada pejabat Pemkot Surabaya yang terindikasi melakukan korupsi. Sebelumnya, Eri menyebut sempat menaruh curiga setelah mengetahui ada selisih kas KBS saat CA masih menjabat, dengan nilai sekitar Rp8...

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya minta pengelola usaha mematuhi ketentuan perizinan penyelanggaraan parkir.

  • 21 Juli 2026
  • Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya minta pengelola usaha mematuhi ketentuan perizinan penyelanggaraan parkir. Rachmad Basari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya menyebut, izin penyelenggaraan parkir wajib bagi tempat usaha yang menyediakan fasilitas parkir. Selain persyaratan administrasi, kewajiban itu bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat soal besaran tarif yang diterapkan. “Izin parkir itu memberikan kepastian bagi masyarakat. Di dalamnya sudah tercantum...