Halaman Berita

jawa timur dapat predikat 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan

• 07 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Jawa Timur dinyatakan bebas dari Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan setelah ada intervensi pembuatan sanitasi di 664 desa/kelurahan dari berbagai daerah. Dokter Erwin Astha Triyono Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim menyatakan, upaya menjadikan Jatim bebas dari ODF telah dilakukan hampir 20 tahun yang lalu. “Sejak 2006, kami mengawali perubahan perilaku dan sekarang dapat hasilnya. Setelah sanitasi ini beres, harapan kami semua adalah angka...

pemerintah siapkan skb perlindungan anak di ruang digital

• 07 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pelindungan anak di dunia digital harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, salah satunya melalui kerja sama lintas kementerian. Melalui kolaborasi ini, katanya, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan aman di ruang digital. Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital menyoroti selain regulasi tantangan ketergantungan anak-anak pada media sosial. Menurutnya, penerapan usia penggunaan media sosial serta memperbanyak...

Jelang Idul Adha 2025, Kementan Perketat Lalu Lintas dan Kesehatan Hewan Kurban

• 07 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis menjelang Iduladha 2025. “Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Agung Suganda Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Dia menekankan, pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi...

pemerintah usul paud masuk skema wajib belajar 13 tahun di ruu sisdiknas

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjatuhkan sanksi tegas kepada seorang guru sekolah dasar negeri (SDN) berinisial BAZ yang terbukti membanting seorang siswa hingga mengalami cedera. Guru tersebut resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dilarang mengajar. Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya menyatakan bahwa keputusan pemutusan hubungan kerja telah disampaikan kepada BAZ oleh tim pemeriksa gabungan dari...

pemerintah tetapkan tkdn minimal 25 persen untuk pengadaan barang

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian, Selasa (6/5/2025), menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 memuat aturan baru untuk mendukung industri dalam negeri. Agus menjelaskan, Pasal 66 Ayat 2b yang baru ditambahkan memperbolehkan penggunaan produk dengan TKDN minimal 25 persen jika produk dengan nilai Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen tidak tersedia atau volumenya kurang. Perpres ini telah ditandatangani Presiden...