Halaman Berita

pemerintah siapkan skb perlindungan anak di ruang digital

• 07 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pelindungan anak di dunia digital harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, salah satunya melalui kerja sama lintas kementerian. Melalui kolaborasi ini, katanya, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan aman di ruang digital. Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital menyoroti selain regulasi tantangan ketergantungan anak-anak pada media sosial. Menurutnya, penerapan usia penggunaan media sosial serta memperbanyak...

banting siswa hingga cedera, guru sdn di surabaya resmi dicopot dari pppk

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjatuhkan sanksi tegas kepada seorang guru sekolah dasar negeri (SDN) berinisial BAZ yang terbukti membanting seorang siswa hingga mengalami cedera. Guru tersebut resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dilarang mengajar. Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya menyatakan bahwa keputusan pemutusan hubungan kerja telah disampaikan kepada BAZ oleh tim pemeriksa gabungan dari...

pemerintah usul paud masuk skema wajib belajar 13 tahun di ruu sisdiknas

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjatuhkan sanksi tegas kepada seorang guru sekolah dasar negeri (SDN) berinisial BAZ yang terbukti membanting seorang siswa hingga mengalami cedera. Guru tersebut resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dilarang mengajar. Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya menyatakan bahwa keputusan pemutusan hubungan kerja telah disampaikan kepada BAZ oleh tim pemeriksa gabungan dari...

jumlah phk tembus 24.036 per april

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan data Kemnaker, terdapat 25 alasan yang menjadi penyebab terjadinya PHK. Dari jumlah tersebut tujuh diantaranya perlu menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya perusahaan mengalami kerugian lantaran pasar di dalam dan luar negeri yang menurun. Kedua, lanjutnya, perusahaan ingin merelokasi atau pindah ke wilayah lain untuk mencari upah yang lebih murah. Selanjutnya, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial, namun hal ini biasanya tidak masal dari satu perusahaan. Keempat,...

pemerintah tetapkan tkdn minimal 25 persen untuk pengadaan barang

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian, Selasa (6/5/2025), menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 memuat aturan baru untuk mendukung industri dalam negeri. Agus menjelaskan, Pasal 66 Ayat 2b yang baru ditambahkan memperbolehkan penggunaan produk dengan TKDN minimal 25 persen jika produk dengan nilai Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen tidak tersedia atau volumenya kurang. Perpres ini telah ditandatangani Presiden...