• Telepon: (031) 531 2144 Password: 591
  • |
  • Email: pemerintahan@surabaya.go.id
.

Profil Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya

Visi dan Misi

Visi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Surabaya yang baik dan berkualitas.

Misi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

  1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia
  2. Misi menghadirkan suasana kota yang manusiawi , pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.
  3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang bermanfaat demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas.
  4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni yang berwawasan lingkungan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

  1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  4. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
  5. Serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

  1. Pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
  2. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejateraan masyarakat;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  5. Penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
  6. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  4. Menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
  5. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
  6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota;
  7. Melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan administrasi kecamatan dan kelurahan;
  8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan dan Perangkat Daerah lain;
  9. Melaksanakan perumusan bahan penetapan kebijakan kecamatan dan kelurahan;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagai kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
  12. Melaksanakan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  13. Melaksanakan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan potensi;
  14. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penilaian di bidang pemerintahan skala kota, regional, dan/atau nasional;
  15. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  16. Melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah;
  17. Melaksanakan pengumpulan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah;
  18. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
  19. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  20. Melaksanakan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  21. Melaksanakan penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah;
  22. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
  23. Melaksanakan perumusan, harmonisasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
  24. Melaksanakanpengelolaan administrasi keuangan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  25. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  26. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  27. Menyiapkan data pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  28. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Mempunyai Tugas:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
  4. Menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
  5. Melaksanakan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
  6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan;
  7. Melaksanakan pemrosesan permohonan penetapan lokasi untuk penyediaan tanah skala kecil;
  8. Melaksanakan pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penegasan batas daerah kecamatan dan/atau kelurahan;
  9. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
  10. Melaksanakan penetapan kode dan data kewilayahan;
  11. Melaksanakan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan pertanahan yang timbul di masyarakat;
  12. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di wilayahnya;
  13. Melaksanakan pengolahan database penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota;
  14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;
  15. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  16. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
  18. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  19. Menyiapkan data pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Mempunyai Tugas:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
  3. Menyiapkan bahan Kesejahteraan Rakyat koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
  4. Menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
  5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  6. Melaksanakan pengumpulan data di bidang keagamaan;
  7. Melaksanakan pertimbangan pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan;
  8. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
  9. Melaksanakan penunjang kegiatan tim dan lembaga/instansi terkait bidang kesejahteraan rakyat;
  10. Melaksanakan survey, pengumpulan data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
  11. Melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat (SIMPROLAMAS);
  12. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil outreach;
  13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  14. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
  15. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  16. Menyiapkan data pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

    Struktur Organisasi

Hubungi Kami

Alamat

Gedung Pemerintahan Kota Surabaya Lt. IV
Jl. Jimerto 25 - 27 Kel. Genteng
Kec. Genteng - Kota Surabaya
Telepon: (031) 531-2144
Password: 591
Email: pemerintahan@surabaya.go.id

Jam Kerja

Senin - Kamis : 07.30 - 16.00
Jum'at : 07.30 - 15.00

2018 © Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. ALL Rights Reserved.