Halaman Berita

jawa timur dapat predikat 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan

• 07 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Jawa Timur dinyatakan bebas dari Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan setelah ada intervensi pembuatan sanitasi di 664 desa/kelurahan dari berbagai daerah. Dokter Erwin Astha Triyono Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim menyatakan, upaya menjadikan Jatim bebas dari ODF telah dilakukan hampir 20 tahun yang lalu. “Sejak 2006, kami mengawali perubahan perilaku dan sekarang dapat hasilnya. Setelah sanitasi ini beres, harapan kami semua adalah angka...

jumlah phk tembus 24.036 per april

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan data Kemnaker, terdapat 25 alasan yang menjadi penyebab terjadinya PHK. Dari jumlah tersebut tujuh diantaranya perlu menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya perusahaan mengalami kerugian lantaran pasar di dalam dan luar negeri yang menurun. Kedua, lanjutnya, perusahaan ingin merelokasi atau pindah ke wilayah lain untuk mencari upah yang lebih murah. Selanjutnya, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial, namun hal ini biasanya tidak masal dari satu perusahaan. Keempat,...

pemerintah usul paud masuk skema wajib belajar 13 tahun di ruu sisdiknas

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjatuhkan sanksi tegas kepada seorang guru sekolah dasar negeri (SDN) berinisial BAZ yang terbukti membanting seorang siswa hingga mengalami cedera. Guru tersebut resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dilarang mengajar. Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya menyatakan bahwa keputusan pemutusan hubungan kerja telah disampaikan kepada BAZ oleh tim pemeriksa gabungan dari...

pemerintah tetapkan tkdn minimal 25 persen untuk pengadaan barang

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian, Selasa (6/5/2025), menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 memuat aturan baru untuk mendukung industri dalam negeri. Agus menjelaskan, Pasal 66 Ayat 2b yang baru ditambahkan memperbolehkan penggunaan produk dengan TKDN minimal 25 persen jika produk dengan nilai Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen tidak tersedia atau volumenya kurang. Perpres ini telah ditandatangani Presiden...

banting siswa hingga cedera, guru sdn di surabaya resmi dicopot dari pppk

• 06 Mei 2025
• Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjatuhkan sanksi tegas kepada seorang guru sekolah dasar negeri (SDN) berinisial BAZ yang terbukti membanting seorang siswa hingga mengalami cedera. Guru tersebut resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dilarang mengajar. Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya menyatakan bahwa keputusan pemutusan hubungan kerja telah disampaikan kepada BAZ oleh tim pemeriksa gabungan dari...