Visi dan Misi

Visi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Surabaya yang baik dan berkualitas.

Misi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

  1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia
  2. Misi menghadirkan suasana kota yang manusiawi , pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.
  3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang bermanfaat demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas.
  4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni yang berwawasan lingkungan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

  1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
  2. Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

  1. Pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan dan Perangkat Daerah lain;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan dan kelurahan di wilayahnya;
  4. Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan kecamatan dan kelurahan skala kota;
  5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota;
  6. Pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota;
  7. Pelaksanaan pengolahan data base penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota;
  8. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan pembinaan kecamatan dan kelurahan skala kota;
  9. Pelaksanaan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan potensi skala kota;
  10. Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota;
  11. Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kota;
  12. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di wilayah kota dengan pemerintah dan provinsi;
  13. Pelaksanaan perumusan, harmonisasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
  14. Pelaksanaan perumusan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
  15. Pelaksanaan perumusan bahan, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota;
  16. Pelaksanaan pengusulan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan dan kecamatan skala kota;
  17. Pelaksanaan inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta dan abrasi;
  18. Pelaksanaan pengolahan database laporan penataan daerah skala kota;
  19. Pelaksanaan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan pertanahan yang timbul di masyarakat;
  20. Pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kota, kecamatan dan kelurahan;
  21. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah baik skala Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
  22. Pelaksanaan penegasan batas wilayah secara kartometrik;
  23. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penegasan batas wilayah;
  24. Pelaksanaan penyampaian laporan hasil penetapan dan penegasan batas daerah skala Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
  25. Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, penelaahan, verifikasi, evaluasi nama-nama rupabumi dan mengajukan usulan pembakuan nama-nama rupabumi serta membuat laporan hasil pengajuan pembakuan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melalui Tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi;
  26. Pengumpulan hasil inventarisasi, melakukan monitoring serta evaluasi dan mengelola database nama-nama unsur rupabumi;
  27. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
  28. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  29. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

  • Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

    ACHMAD ZAINI, S.Sos., M.Si
    Pembina Tingkat 1 | NIP. 197001161991011001

    "Disiplin bukan memaksa anda untuk bekerja keras terus menerus. Tapi memaksa anda bekerja saat harus bekerja dan bersenang-senang saat waktu bersenang-senang."

  • Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

    GAFAR SOEFYAN, SH
    Penata Tingkat 1 | NIP. 196802221989031009

    "Kejujuran memang menyakitkan, tetapi tidak mematikan. Kebohongan memang menyenangkan, tetapi tidak menyembuhkan."

  • Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah

    Kartiko Adi Nugroho, ST
    Penata Tingkat 1 | NIP. 198001032006041018

    "Tiap manusia diciptakan memiliki karakteristik masing-masing menjadi berbeda satu dan yang lain, memiliki keunggulan tersendiri dan melakukan yang tidak dapat dilakukan yang lain."

  • Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah

    Mohammad Zulchaidir S., ST. MM.
    Penata Tingkat I | NIP. 197607131998031005

    "Visi tanpa aksi adalah mimpi di siang bolong. Aksi tanpa visi adalah mimpi buruk."